Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pariera dalam rapat dengar pendapat umum dengan pengurus Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) di DPR, Senin (8/11/2021). Foto: Runi/Man

Dunia olahraga nasional menuntut pengurus dan pengelola yang profesional. Mereka yang dipercaya mengurus olahraga adalah orang-orang tau betul bagaimana manajemen olahraga. Bukan asal pejabat negara yang diberi kepercayaan.

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pariera menegaskan hal ini dalam rapat dengar pendapat umum dengan pengurus Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) di DPR, Senin (8/11/2021). "Di Indonesia sebenarnya bukan pada prestasi, tapi pada soal manajemen olahraga kita yang amburadul. Momentum pembahasan RUU SKN ini sekaligus membenahi sistem manajemen keolahragaan kita. Termasuk juga mengikis kepentingan politis yang terlalu banyak," terang Andreas.

Andreas mempertanyakan kehadiran negara dalam olahraga prestasi. Selama ini dinilainya, hanya hadir ketika muncul atlet berprestasi dengan membuat acara seremonial penyambutan lalu memberi hadiah. Tapi, menempatkan orang-orang profesional yang mengerti dunia olahraga, inilah yang sangat minim. Akhirnya, wajah olahraga nasional ambradul manajemennya.

"Saya kira banyak yang tidak mengerti olahraga tapi pengen mengatur. Sayangnya, sering kali diberikan ke pejabat walau tak mengerti olahraga. Misalnya, pegang raket saja belum pernah, malah jadi ketua PBSI. Ada lagi yang tak mengerti main catur, jadi pengurus Percasi. Jadi, harus orang yang paham bagaimana manajemen olahraga, sehingga bisa mengelola olahraga nasional dengan baik," desak politisi PDI Perjuangan itu. (mh/es)